Relokasi Ibu Kota Negara: Memperkuat, Mempertegas, dan Membuka Peluang Baru bagi Indonesia di Panggung Internasional

oleh: Khalil Makarim

Pada tahun 2019, pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah ibu kota yang baru di Kalimantan, spesifiknya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Tujuan dari relokasi ibu kota tidak hanya sekadar untuk membebaskan pusat pemerintahan dari menumpuknya masalah-masalah perkotaan, sebagaimana yang kini dihadapi oleh Jakarta, tetapi juga untuk mempercepat dan memperluas proses pemerataan pembangunan pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, di mana kedua pulau menyumbang hampir 80% dari produk domestik bruto (PDB) nasional (BPS, 2019), melalui peningkatan investasi.

Pemilihan wilayah IKN baru di Pulau Kalimantan dikarenakan letaknya yang lebih strategis, dengan tingkat kerawanan bencana dan konflik yang minimal (Jeniawati, 2019). Lebih lagi, wilayah IKN baru yang terpilih memiliki keuntungan tersendiri; dekat dengan kota Balikpapan dan Samarinda, memiliki kualitas infrastruktur yang cukup mumpuni, dan akses yang mudah menuju laut, dengan Balikpapan sebagai kota pelabuhan.

Memperkuat Posisi dan Agenda Luar Negeri Melalui Poros Maritim Dunia

Menilik pada karakteristik-karakteristik wilayah yang akan dibangun, proyek IKN baru dapat dikatakan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia (PMD) yang dicanangkan pada tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Visi PMD mencanangkan lima hal yang mesti diperbaiki secara bersamaan dalam upaya untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim; pengembangan budaya, ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta keamanan maritim (Indonesia.go.id, 2019). Dengan pendekatan yang bersifat holistik, pembangunan IKN sesuai rencana, menurut analisis BPS (2019) dan Bappenas, menunjukkan terjadinya pengembangan secara berkelanjutan. Pada sektor perekonomian, dengan kontribusi terhadap pertambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.7% (0.6% pada skala nasional), peningkatan jumlah investasi sebesar 34.5%, kenaikan kontribusi PDB dari 8.2% hingga 8.8% pada tahun 2024 pada skala se-Kalimantan (Fitriani, 2020). Lokasi kawasan IKN baru yang lebih dekat dengan episentrum Indonesia menjadikan mudahnya percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa dan Sumatra, terutama di Indonesia bagian timur.

Pengembangan kawasan IKN juga tidak serta merta hanya untuk memajukan kepentingan nasional, tetapi juga untuk memperkuat agenda luar negeri dari Indonesia sendiri. Berpegang pada filosofi PMD, Yakti dan Susanto (2018) berargumen bahwasanya Indonesia tidak berpikir inward dalam hal menjalankan strategi kemaritiman pada masa kini, dimana strategi terfokuskan untuk mengatasi masalah-masalah secara lokal, melainkan berpikir secara outward, dimana masalah-masalah secara internasional, terutama secara geo-ekonomis, juga diperhitungkan. Terjadi pula sebuah perubahan opini dari bergantung pada posisi kebijakan negara lain, yang terjadi pasca-Orde Baru, menjadi menjalankan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sebagai negara middle power, penengah antara kekuatan yang terpusat pada Samudra Hindia (India) dan Samudra Pasifik (Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Kurlantzick, 2014).

Naik daunnya beberapa negara, terutama RRT, sebagai kekuatan regional utama terbaru Asia Pasifik, memberikan tantangan baru bagi Indonesia dan negara lainnya pada kawasan tersebut sebagai hal yang disruptif terhadap status quo yang berlaku. Di sektor ekonomi, RRT menggunakan kekuatannya sebagai negara dengan ekonomi kedua terbesar di dunia, dengan PDB mencapai lebih dari delapan triliun dolar AS dan pertumbuhan ekonomi yang masih mencapai lebih dari 5% per tahun, untuk melancarkan agenda dalam mewujudkan visi Maritime Silk Road. Melalui inisiatif kerjasama pembangunan infrastruktur, yakni Belt and Road Initiative (BRI), menggunakan peminjaman dana terhadap negara-negara yang memerlukan, dapat terjadi dampak yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi (Montratama & Yani, 2018). Pada sektor pertahanan, pengembangan sektor tersebut oleh RRT terus dikembangkan, dan berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Center for a New American Security menunjukkan melalui beberapa strategi, termasuk spionase teknologi, kekuatan militer RRT dapat melampaui kekuatan milik AS dalam waktu dekat (Work & Grant, 2019).

Dengan pemindahan IKN, Indonesia bertekad untuk mempertegas, dengan memperkuat fungsi sebagai pusat pertahanan di sekitar kawasan IKN baru, di samping pemerataan pembangunan hingga wilayah terdepan negara, serta memperkuat posisinya pada dunia internasional, dengan meningkatnya relevansi geografis dengan perletakan yang lebih dekat dengan zona konflik sehingga dapat meningkatkan keaktifan dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik.

Peluang Investasi Baru Bagi Indonesia

Di samping itu, kondisi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan relasi luar negeri dalam hal kerja sama dan investasi. Pembangunan proyek IKN yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, mencapai 466 triliun rupiah, kurang lebih 34 miliar dolar AS, dimana pemerintah berencana untuk mendanai sekitar 54% dari jumlah keseluruhan tersebut, dan sisanya akan didanai oleh pihak lain (CNBC Indonesia, 2020). Hingga kini, terdapat beberapa kontributor internasional yang telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi pada proyek IKN, diantaranya Emirat Abu Dhabi, SoftBank Group dari Jepang, serta US International Development Finance Corporation, yang akan tersalurkan melalui sebuah dana abadi yang digunakan untuk menampung investasi luar negeri Indonesia sehingga investasi menuju Indonesia dapat meningkat dan pendanaan pembangunan dapat dilakukan dengan efektif pada masa depan (Bloomberg, 2020).

Walaupun demikian, Kurlantzick (2014) mengatakan bahwa salah satu hambatan yang dapat dialami oleh Indonesia dalam agenda pengembangan adalah kurangnya kepercayaan dari dunia internasional terhadap investasi pengembangan di Indonesia. Agar investasi dapat berjalan dengan baik, pemerintah telah berinisiatif, salah satunya untuk membentuk Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, mengundang tokoh-tokoh internasional yang berpengalaman untuk mengisi dewan tersebut, diantaranya Putra Mahkota Abu Dhabi sebagai ketua, Masayoshi Son dari SoftBank, dan mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair sebagai anggota, bertugas untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan pihak-pihak lain pada skala internasional sehingga meyakinkan mereka untuk melakukan investasi pada proyek-proyek mendatang.

Kesimpulan

Relokasi ibu kota menjadi sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mempertegas dan memperkuat agenda luar negerinya dan posisinya di dunia internasional. Dengan lokasi yang lebih strategis dan relevan, Indonesia dapat melancarkan visi Poros Maritim Dunia dengan lebih efektif, tidak hanya untuk memperkuat wilayah-wilayah yang pembangunannya belum sebaik di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga untuk menjadikan Indonesia lebih aktif sebagai middle-power yang akan membuka kesempatan investasi baru dari negara lain sehingga pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan efektif di Indonesia.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran, 2014–2018. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2019/10/18/c2395c5a8c35fc4c043de204/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2014-2018.html

Bloomberg. (2020). UAE to invest $22.8bn in Indonesia via sovereign wealth fund. Retrieved February 7, 2020, from Gulf Business website: https://gulfbusiness.com/uae-invest-22-8bn-indonesia-via-sovereign-wealth-fund/

Fitriani, F. (2020). Proyek Pemindahan Ibu Kota hanya Sumbang 0,6% ke Ekonomi Nasional, Kok Bisa? Retrieved February 5, 2020, from Bisnis.com website: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200204/9/1197203/proyek-pemindahan-ibu-kota-hanya-sumbang-06-ke-ekonomi-nasional-kok-bisa

Jeniawati, D. T. (2019). Analisis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemindahan_Ibu_Kota_Negara_Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur/citations

Indonesia.go.id. (2019). Indonesia Poros Maritim Dunia. Retrieved February 7, 2020, from https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia

Kurlantzick, J. (2014). Jokowi’s Maritime Doctrine and What it Means. Retrieved February 7, 2020, from Council on Foreign Relations website: https://www.cfr.org/blog/jokowis-maritime-doctrine-and-what-it-means

Montratama, I., & Yani, Y. (2018). INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK. Jurnal Pertahanan, 5(August 2015). https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356

Work, R. O., & Grant, G. (2019). Beating the Americans at their Own Game: An Offset Strategy with Chinese Characteristics. Washington D.C.

Yakti, P.D. and Susanto, J., 2018. Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesinambungan Strategi?. Global Strategis, 11(2), pp.108–125.