Penguatan Keamanan Maritim melalui Kerja Sama JPWG-MOC Indonesia-Filipina

Penulis: Allysa Ramadhani

Senin (24/05), Indonesia dan Filipina menghadiri Pertemuan Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) ke-11 secara daring. Pertemuan tahun ini membuka ruang diskusi bagi penguatan kerja sama antarlembaga pemerintahan Indonesia dan Filipina, pembaruan Nota Kesepahaman tentang kerja sama kelautan dan perikanan, peningkatan kerja sama keamanan dan keselamatan maritim, serta pengukuhan komitmen kedua negara untuk melanjutkan kooperasi, khususnya dalam implementasi perjanjian batas maritim dan protokolnya yang ditandatangani oleh Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. di tahun 2019 (Kementerian Luar Negeri RI, 2021; Tomacruz, 2019).

Sejak tahun 2003, JPWG-MOC menjadi forum yang penting bagi Indonesia dan Filipina untuk membicarakan berbagai tantangan dalam tata kelola kelautan — misalnya, delimitasi batas maritim, keselamatan dan keamanan navigasi, konservasi dan pengelolaan perikanan, serta kerja sama penegakan hukum dalam wilayah laut kedua negara (Kementerian Luar Negeri RI, 2021). Persahabatan Indonesia-Filipina tampak sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika kedua negara berhasil menegosiasikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih di Laut Mindanao dan Laut Sulawesi di selatan Filipina (DFA Philippines, 2014). Dengan pelaksanaan negosiasi berbasis aturan — khususnya UNCLOS — serta solusi damai, Indonesia dan Filipina mempunyai batas ZEE yang jelas bagi penduduk kedua negara guna melakukan aktivitas mata pencaharian di dalam wilayah yurisdiksi yang jelas, serta bagi pemerintahan guna mencari kepentingan bersama dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya sekaligus penguatan kerja sama keamanan maritim.

Selain itu, pemerintahan Jokowi melanjutkan kerja sama konstruktif Indonesia-Filipina di JPWG-MOC, diperhatikan dari penandatanganan protokol perjanjian batas maritim oleh menteri luar negeri kedua negara dan perluasan cakupan kerja sama bilateral — sebagai contoh, tantangan dari pemanasan global serta pengembangan sumber daya dan pelestarian keanekaragaman hayati laut — dalam pertemuan ke-10 pada tahun 2019 (DFA Philippines, 2019). Maka dari itu, batas ZEE Indonesia-Filipina yang digambar pada tahun 2014 membuka peluang kerja sama yang lebih erat di bidang kemaritiman, terutama peningkatan keamanan maritim bilateral dan regional, hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

REFERENSI

Department of Foreign Affairs in Republic of the Philippines. (2014, May 23). Philippines and Indonesia Sign Agreement on EEZ Boundary. https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/2951-philippines-and-indonesia-sign-agreement-on-eez-boundary

Department of Foreign Affairs in Republic of the Philippines. (2019, September 20). PH, Indonesia Hold 10th Meeting on Maritime Concerns. https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/24462-ph-indonesia-hold-10th-meeting-on-maritime-concerns

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021, May 26). Indonesia Dan Filipina Perkuat Kerja Sama Kelautan Melalui Pertemuan Ke 11 Joint Permanent Working Group On Maritime And Ocean Concerns Jpwg Moc. Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/2508/berita/indonesia-dan-filipina-perkuat-kerja-sama-kelautan-melalui-pertemuan-ke-11-joint-permanent-working-group-on-maritime-and-ocean-concerns-jpwg-moc

Tomacruz, S. (2019, August 2). Philippines-Indonesia maritime boundary treaty now in force. Rappler. https://www.rappler.com/nation/philippines-indonesia-maritime-boundary-treaty-now-in-force-august-2019