Kemunculan Kadhimi di Tengah Krisis Perdana Menteri Irak

Oleh: Allysa Ramadhani

Presiden Irak, Barham Salih, menunjuk Kepala Intelijen Nasional, Mustafa al-Kadhimi, sebagai kandidat perdana menteri Irak. Kadhimi memiliki tiga puluh hari untuk membentuk parlemen baru yang beranggotakan 329 orang sebelum memperoleh mosi kepercayaan. Penunjukan Kadhimi diharapkan dapat mengakhiri kekosongan kekuasaan di Irak pascapengunduran diri Adil Abdul Mahdi pada Desember 2019 silam serta memadamkan aksi antipemerintah yang menuntut perombakan total sistem politik Irak melalui penghapusan kelompok elite politik dan perubahan konstitusi (Kirby, 2019).

Dalam waktu dua bulan, penunjukan Kadhimi merupakan upaya ketiga Irak untuk membentuk pemerintahan baru setelah kegagalan dua kandidat sebelumnya. Susunan kabinet dari Mohammed Taufiq Allawi, kandidat pertama, yang terdiri atas kalangan teknokrat menghadapi penolakan keras dari elite-elite politik dan kelompok demonstran. Kandidat kedua, Adnan al-Zurfi, gagal menyusun kabinet setelah pihak oposisi — blok Fatah yang beranggotakan partai-partai Syiah — tidak mengajukan nama untuk kabinet tersebut. Kegagalan Allawi dan Zurfi menghasilkan kekosongan kekuasaan di Irak selama tiga bulan terakhir (Ibrahim, 2020).

Nama Kadhimi muncul ketika hubungan internasional di Timur Tengah, terutama dengan adanya konflik Amerika Serikat (AS)-Iran, semakin memanas. Iran memanfaatkan sentimen Syiah untuk mendisrupsi hubungan AS-Irak dan AS kini menekan pemerintah Irak untuk mengurangi ketergantungannya kepada pasokan energi dari Iran (Salim & Loveluck, 2020). Ketegangan AS-Iran berlanjut hingga penunjukan Zurfi, di mana dukungan Zurfi terhadap hubungan strategis AS-Irak mendorong Iran untuk memanfaatkan sentimen Syiah serta menggagalkan Zurfi dan kabinetnya (Knights, 2020). Dengan demikian, Irak menjadi arena perebutan pengaruh antara Iran dan AS.

Sebagai kepala intelijen, Kadhimi dipandang mampu menyeimbangkan kepentingan dari AS dan Iran. Nominasi Kadhimi didukung AS serta berbagai pemimpin politik dari kalangan Sunni, Syiah, dan Kurdi. Kadhimi diketahui juga menyetujui syarat dari Iran bahwa ia tidak mencampuri urusan milisi — beberapa terikat kuat dengan Iran — dengan imbalan berupa dukungan dari kalangan Syiah (Salim & Loveluck, 2020). Setelah memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, Kadhimi kini dihadapkan dengan dua tantangan, yaitu membentuk kabinet baru dan memperoleh dukungan dari kelompok demonstran serta kelompok elite politik.

Referensi

Ibrahim, A. (2020, April 13). Could it be third time lucky in Iraq with new PM-designate? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/04/time-lucky-iraq-pm-designate-200412084134181.html

Kirby, J. (2019, November 5). Iraq’s protests, explained. Vox. https://www.vox.com/2019/11/5/20947668/iraqs-protests-baghdad-mahdi-tehran-explained

Knights, M. (2020, April 9). Iraq Goes from Zurfi to Kadhimi: U.S. Policy Implications. The Washington Institute. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iraq-goes-from-zurfi-to-kadhimi-u.s.-policy-implications

Salim, M., & Loveluck, L. (2020, April 10). Iran, U.S. agree on Iraq’s latest nominee for prime minister. But will Iraqis? NewsTimes. https://www.newstimes.com/news/article/Iran-U-S-agree-on-Iraq-s-latest-nominee-for-15192759.php