Indonesia’s Commitment To Be a True Partner for World Peace
Oleh Charissa Patricia dan Denise Michelle
Artikel ini adalah bagian dari Foreign Policy in Review 2018, rilis tahunan yang dibuat oleh FPCI chapter UGM yang berisi tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa penting politik luar negeri Indonesia sepanjang satu tahun.
Unduh versi lengkap pdf “Foreign Policy in Review 2018" di http://ugm.id/FPIR2018
Jika menilik kembali tahun 2018, salah satu pencapaian penting yang berhasil diraih Indonesia adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB mewakili kawasan Asia dan Pasifik untuk periode 2019-2020. Pelantikan secara resmi dilakukan pada 2 Januari 2019 dengan dipasangnya bendera Indonesia di markas PBB di New York (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Indonesia menang dengan mendapatkan 144 suara dari 193 negara anggota PBB pada voting bulan Juni 2018 lalu. Keanggotaan tidak tetap DK PBB sebelumnya pernah diraih oleh Indonesia pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008, menjadikan momentum ini sebagai kali keempat Indonesia terpilih kembali (KBRI Oman, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia untuk memegang posisi yang penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Memenangkan kursi anggota tidak tetap DK PBB pun dapat dikatakan sebagai bentuk soft power Indonesia untuk meningkatkan bargaining position-nya di panggung internasional.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, salah satu prioritas Indonesia adalah menjalin kemitraan global dalam menangani implikasi keamanan dari tantangan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan (Yulius Purwadi Hermawan & Awidya Santikajaya, 2018). Selain itu, Indonesia memiliki empat fokus utama dalam menjalankan posisi tersebut selama dua tahun ke depan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018), yaitu
● Memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global
Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai (conflict prevention)
● Indonesia akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian, serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan (peacekeeping)
● Mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme (counterterrorism)
● Mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
Selain keempat fokus penting di atas, isu Palestina akan tetap menjadi perhatian penting Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Meski ada kemungkinan bahwa negara-negara muslim akan menaruh harapan lebih kepada Indonesia untuk membawa yang kepentingannya di forum global, isu Palestina sebenarnya telah menjadi fokus Indonesia sejak lama sehingga dapat dilihat bahwa Indonesia tidak memiliki suatu keberpihakan khusus pada negara-negara tertentu. Indonesia akan berperan aktif serta bersikap senetral mungkin dan mengakomodasi kepentingan global secara keseluruhan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Setiap kebijakan Indonesia dalam keanggotaan non-permanen DK PBB juga akan mempertimbangkan 4 prinsip politik luar negeri Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia (Setiawati, 2018). Hal ini sesuai pada alinea 1 hingga 4 pembukaan UUD 1945 yang mendukung peran Indonesia dalam skala internasional:
Orientasi Bebas dan Aktif mengarahkan Indonesia untuk berperilaku aktif menjaga perdamaian dunia dan tidak beraliansi dengan blok tertentu pada permasalahan apapun. Sebagaimana tercantum pada kampanye Indonesia untuk DK-PBB, Indonesia akan berperan sebagai mitra untuk perdamaian dunia. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kebijakan-kebijakan yang menjauhkan bangsa-bangsa dari perang antar-negara, terorisme, radikalisme dan ekstrimisme.
Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dalam hal ini, Indonesia akan dengan intensif memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagai bentuk resiprositas pengakuan bangsa tersebut terhadap awal kemerdekaan Indonesia dan menyuarakan dukungan sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar.
Indonesia akan menjaga persatuan nasional dalam bentuk pertahanan wilayah darat & kelautan nusantara. Indonesia harus bersifat tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut perjanjian-perjanjian perbatasan yang telah disahkan.
Indonesia akan mengandalkan Good Neighbouring Policy yang mendorongnya untuk bersifat non-agresif dalam menangani permasalahan yang tersedia dalam DK PBB.
Ada pula beberapa peristiwa penting yang dapat menjadi menjadi tantangan dalam masa keanggotaan Indonesia. Secara internal, tahun 2019 akan menjadi tahun politik pemilihan presiden bagi Indonesia. Dinamika peristiwa dalam negeri, terlebih jika terjadi pergantian kabinet, akan turut mempengaruhi stabilitas kebijakan Indonesia dalam DK PBB. Oleh sebab itu, stabilitas dalam negeri pada masa pemilihan umum perlu menjadi salah satu fokus utama Indonesia.
Selain itu, keberpihakan Amerika Serikat dan aliansinya terhadap Israel akan mempersulit Indonesia dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina. Sebagai anggota tetap DK PBB, Amerika memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara memiliki dependensi terhadapnya. Sebagai contoh, pada Desember 2018 lalu, Amerika Serikat telah berhasil mempengaruhi Australia untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan lebih lanjut merencanakan untuk memindahkan kedutaannya ke kota tersebut (Davey, 2018). Dalam sektor ekonomi perdagangan, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat adalah yang tertinggi kedua setelah perdagangan Indonesia dengan Tiongkok (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.). Hal ini dapat menjadi konsiderasi bagi Indonesia dalam mengambil keputusan terkait isu Israel-Palestina agar tetap sesuai dengan tujuan Indonesia; memperjuangkan hak Palestina serta menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan aliansinya.
Isu perang dagang juga menjadi sorotan utama bagi DK PBB. Walau “trade talks” antara Amerika Serikat dan Tiongkok dikabarkan dapat menghentikannya, Indonesia tetap harus waspada akan kejadian tak terduga lainnya Untuk itu, Indonesia dengan prinsip luar negerinya tetap harus memperjuangkan perdamaian dalam bipolarisme DK PBB serta menjaga keutuhan hubungan dengan kedua negara yang kini menjadi tujuan ekspor terbesarnya (The Independent agencies, 2019).
Keberhasilan yang diraih Indonesia dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Empat tujuan utama Indonesia dalam DK PBB telah ditetapkan searah dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tujuan-tujuan tersebut dirancang menurut prioritas politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi; yakni untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Keanggotaan non-permanen Indonesia dalam DK PBB juga menegaskan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada perdamaian abadi. Meski demikian, pencapaian ini bukanlah hal yang mudah untuk diraih dan dijalankan oleh Indonesia selama 2 tahun ke depan dengan berbagai dinamika dan gejolak politik yang ada, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri.
Referensi
Davey, M. (2018, Desember 15). Australia recognises West Jerusalem as Israel’s capital but holds back on embassy move. The Observer. Diambil dari https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/australian-government-to-recognise-jerusalem-as-israels-capital
KBRI Oman. (2018, Juni 10). Indonesia Terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Diambil 14 Januari 2019, dari https://www.kemlu.go.id/muscat/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-tidak-tetap-dk-pbb.aspx
Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2018, Juni 9). Menlu RI: Alhamdulillah Indonesia Terpilih Kembali Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Diambil 14 Januari 2019, dari https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI,-Alhamdulillah-Indonesia-Terpilih-Kembali-DK-PBB.aspx
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan). Diambil 16 Januari 2019, dari http://www.kemendag.go.id/id
Setiawati, MA, S. M. (2018). Indonesian Foreign Policy. Lecture, Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta.
The Independent agencies. (2019, Januari 7). China protests over US warship as trade talks begin in Beijing. The Independent. Diambil dari https://www.independent.co.uk/news/business/news/us-china-trade-talks-navy-ship-south-sea-paracel-islands-military-aircraft-latest-a8715966.html
Yulius Purwadi Hermawan, & Awidya Santikajaya. (2018, Agustus). Indonesia in UNSC: Promote holistic approach to peace. The Jakarta Post. Diambil dari https://www.thejakartapost.com/academia/2018/08/27/indonesia-in-unsc-promote-holistic-approach-to-peace.html
