Bara Perlawanan di Oseania: Protes Kelompok Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru terhadap Reformasi Pemungutan Suara

Written by Kornelius Hari Sasmito

Apa yang terjadi dan sedang berlangsung di Palestina kembali mengingatkan dunia akan realitas yang masih jauh dari kata ideal. Perjuangan Palestina untuk kembali mendapat hak atas tanah mereka sendiri menunjukkan bahwa kolonialisme masih merupakan suatu yang eksis. Sebuah kepulauan di Oseania juga memiliki perjuangan yang sama, yaitu memperjuangkan hak atas tanah mereka. Kepulauan itu adalah Kaledonia Baru, sebuah teritori sui generis Prancis. Populasi dari Kaledonia Baru sekitar 270 ribu, dengan presentase penduduk asli Kanak sebesar 45%.

Pada 13 Mei 2024, terjadi protes besar di Kaledonia Baru. Perubahan konstitusi yang memperbolehkan penduduk Prancis yang tinggal selama 10 tahun lebih untuk memberikan suara mereka , menjadi penyebab meletusnya protes terhadap pemerintahan Prancis (Al Jazeera, 2024). Pemerintah Prancis berpendapat bahwa daftar pemilih saat ini stagnan pada status 1998 sehingga mengeksklusi pendatang-pendatang baru yang merepresentasikan sekitar 20% dari total populasi (Les Décodeurs, 2024). Kelompok pro-kemerdekaan menganggap perubahan ini dapat melemahkan pengaruh elektoral orang asli Kanak sebagai penduduk asli Kaledonia Baru. Salah satu kekhawatiran dari penerapan perubahan konstitusi tersebut adalah implikasi pada referendum. Hasil dari tiga referendum yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa kemerdekaan masih mendapat penolakan dari mayoritas suara, termasuk pemboikotan referendum pada Desember 2021 oleh kelompok pro-kemerdekaan karena pandemi Covid-19. Alhasil, protes terhadap pemerintah Prancis menjadi manifestasi atas penolakan perubahan konstitusi tersebut dan perjuangan terhadap kemerdekaan Kaledonia Baru. Pemerintah Prancis kemudian bereaksi terhadap protes ini dengan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendeklarasikan status darurat pada wilayah Kaledonia Baru disertai peringatan akan respon lebih apabila protes terus berlangsung (Mao & Ng, 2024). Protes ini dianggap sebagai peristiwa terparah dalam 30 tahun terakhir. Kondisi dan situasi yang terjadi di Kaledonia Baru menjadi ricuh sebagai hasil dari protes ini. Telah terjadi penyerangan terhadap kantor polisi, pembakaran fasilitas umum dan kendaraan, penangkapan, bahkan kematian. Peningkatan keamanan juga dilakukan untuk membendung eskalasi protes. Otoritas setempat memberlakukan jam malam, pembatalan penerbangan internasional, pengerahan 1.700 aparat penegak hukum, dan 1.000 polisi juga tentara (Mckenzie, 2024).

Perkembangan protes menjadi kerusuhan di kawasan tersebut mengundang beragam reaksi, salah satunya adalah Amnesty International. Peneliti Amnesty International Pasifik Kate Schuetze berpendapat bahwa kondisi darurat dan pengerahan pasukan keamanan seharusnya tidak disalahgunakan untuk membatasi hak-hak asasi manusia (Amnesty International, 2024). Menurutnya, ketegangan yang berlangsung harus dilihat melalui perspektif dekolonialisasi yang terhenti, kesenjangan rasial, dan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri yang sejak lama diekspresikan secara damai. Tentu ini perlu menjadi perhatian utama, bahwa proses panjang orang asli Kanak untuk memperoleh hak mereka tidak semata-mata direduksi menjadi pada tindakan kekerasan yang sedang terjadi saja. Reaksi pemerintah Prancis terhadap protes ini dapat kemudian menjadi pembenaran untuk membatasi kebebasan berpendapat dan penggunaan instrumen kekuasaan untuk meredakan ketegangan yang meningkat.

Dinamika ini semua menambah deretan panjang perjuangan panjang kemerdekaan Kaledonia Baru. Protes ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam perjuangan kemerdekaan. Di samping itu, Prancis masih mempertahankan wilayah ini sebagai penegasan atas signifikansi negaranya di kawasan Pasifik. Potensi Kaledonia Baru juga terlihat dari kelonjakan harga nikel global akibat dari kerusuhan di wilayah tersebut (Milko, 2024). Maka, dapatkah kemerdekaan bagi Kaledonia Baru terwujud atau akan terus menjadi bagian dari Prancis dengan kekhususan pada wilayah tersebut?

Referensi

Al Jazeera. (2024, May 16). Why are protests against France raging in New Caledonia?. Al Jazeera.https://www.aljazeera.com/news/2024/5/16/why-are-protests-against-france-raging-in-new-caledonia

Amnesty International. (2024, May 17). Kanaky New Caledonia: French authorities must uphold rights of the indigenous Kanak people amid unrest. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/kanaky-new-caledonia-french-authorities-must-uphold-rights-of-the-indigenous-kanak-people-amid-unrest/

Les Décodeurs. (2024, May 17). New Caledonia: Six questions to understand the current crisis. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/05/17/new-caledonia-six-questions-to-understand-the-current-crisis_6671770_8.html#

Mao, F., & Ng, K. (2024, May 15). New Caledonia: Two dead as riots escalate after French vote. BBC News. https://www.bbc.com/news/articles/c1d4dlxd10xo

Mckenzie, P. (2024, May 17). Deadly clashes in a French pacific territory raise fears of Civil War. The New York Times. https://www.nytimes.com/2024/05/17/world/asia/new-caledonia-france-protest.html

Milko, V. (2024, May 22). How is the violent unrest in New Caledonia impacting global nickel prices?. AP News. https://apnews.com/article/nickel-caledonia-mining-evs-unrest-969ad15c442b70e430ea2d83494fb47f